5 (Lima) Permasalahan Ekonomi Di Indonesia

5 Lima Permasalahan Ekonomi yang terjadi di indonesia, adalah sebagai beriku :

1. Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan salah satu indikasi yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui tingkat produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan selama satu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia sering terkendala masalah modal dan investasi. Indonesia masih bergantung pada modal dari investasi pihak asing untuk menunjang kegiatan ekonominya.

Lambatnya pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi naiknya harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak dunia merupakan akibat langkanya minyak mentah. Kelangkaan disebabkan menipisnya cadangan minyak serta terhambatnya distribusi minyak. Kenaikan harga minyak menyebabkan harga barang pokok lain ikut naik. Akibatnya, daya beli masyarakat menjadi berkurang dan terjadi penurunan kegiatan ekonomi masyarakat.

2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan sebagai akibat berkurangnya pendapatan masyarakat secara riil. Masyarakat mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok secara umum. Akibatnya, masyarakat tidak dapat hidup secara layak sehingga taraf hidupnya menurun.

Berdasarkan data BPS bulan Maret 2012 jumlah penduduk yang berada dalam garis kemiskinan berjumlah sekitar 29,13 juta orang (11,96%). Jumlah ini berkurang sebanyak 0,89 juta orang dari periode yang sama tahun sebelumnya. Menurunnya angka kemiskinan ditunjang adanya penurunan harga komoditas makanan sedikit lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan.

3. Pengangguran

Secara umum pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja. Pengangguran merupakan rantai masalah yang dapat menimbulkan beberapa permasalahan pada suatu negara. Pengangguran disebabkan jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja/kesempatan kerja. Akibatnya, banyak angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja di Indonesia tahun 2012 mencapai 120,4 juta jiwa. Sementara itu, jumlah pengangguran pada bulan Februari 2012 sebanyak 7,61 juta jiwa turun dari tahun sebelumnya sebanyak 7,7 juta jiwa. Hal ini diharapkan sebagai indikasi yang baik mengenai perbaikan keadaan ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk mencapai harapan tersebut, pemerintah perlu mengusahakan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, misalnya perbaikan kualitas tenaga kerja / sumber daya manusia, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong tumbuhnya investasi dan modal, menyediakan informasi lapangan pekerjaan, serta memberikan pelatihan dan keterampilan bagi tenaga kerja.

4. Kesenjangan Penghasilan

Penghasilan digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam masyarakat terdapat kelompok masyarkat dengan penghasilan tinggi dan kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah. Masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Sementara itu, kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun kebutuhan yang paling dasar.

Perbedaan kelompok masyarakat dengan penghasilan tertentu menimbulkan permasalahan kesenjangan penghasilan. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dalam memeratakan penyaluran distribusi pendapatan. Hal ini dilakukan untuk meratakan kemampuan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan. Selain itu, upaya pemerintah dalam meratakan penghasilan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan kecemburan sosial masyarakat.

5. Inflasi

Berdasarkan data BPS, inflasi Indonesia pada tahun 2011 sebesar 3,79%. Inflasi yang terjadi di Indonesia disebabkan tingginya permintaan agregat, sementara permintaan barang dan jasa tidak diimbangi dengan kemampuan produksi dan kenaikan biaya produksi. Inflasi ditandai oleh kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Hal ini akan menimbulkan penurunan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Inflasi berdampak pada lesunya kegiatan perekonomian, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, melemahnya nilai rupiah, dan ketidakstabilan perekonomian negara. Berdasarkan sumbernya inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya.

Pengertian Keuangan Negara

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2003).

Menurut PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.  Demikian juga menurut Permendagri No. 13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keuangan negara, antara lain:

1.      Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.      Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sementara itu, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

3.      Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

4.      Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

5.      Manajemen keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara  sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, dalam mengelola keuangan negara yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

6.      Manajemen keuangan daerah adalah fungsi Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk APBD (Tjahya Supriyatna, 1992).

Dalam Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945, secara berturut-turut ditegaskan, APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

KONSEP ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN

                                                         EKONOMI PEMBANGUNAN

Suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara-negara berkembang dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi.

PEMBANGUNAN EKONOMI

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya atau Suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang

Analisis Ekonomi Pembangunan = Permasalahan Negara Sedang Berkembang

PERHATIAN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI

Sebelum PD II para ilmuwan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi, karena faktor-faktor sbb :

1. Masih banyak negara sebagai negara jajahan
2. Kurang adanya usaha dari tokoh masyarakat  untuk membahas pembangunan ekonomi.  Lebih mementingkan usaha untuk meraih  kemerdekaan dari penjajah.
3. Para pakar ekonomi lebih banyak menganalisis  kegagalan ekonomi dan tingginya tingkat  pengangguran (depresi berat)

 Pasca PD II (Th. 1942), banyak negara memperoleh kemerdekaan (al : India, Pakistan, Phillipina, Korea & Indonesia), perhatian terhadap pembangunan ekonomi mulai berkembang disebabkan oleh :

1. Negara jajahan yang memperoleh kemerdekaan
2. Berkembangnya cita-cita negara yang baru merdeka untuk mengejar ketertinggalannya di bidang ekonomi. Adanya keinginan dari negara maju untuk  membantu negara berkembang dalam mempercepat
3.  pembangunan ekonomi.

PENGGOLONGAN NEGARA-NEGARA DUNIA

I. Berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat :

a. Negara Dunia Ke-I (First World)

 (Negara Maju / Developed Country)

Eropa Barat (Inggris, Perancis, Belanda, Portugis, Jerman Barat)
Amerika Utara (USA, Kanada) Australia, New Zeland, Jepang, Korea, China

b. Negara Dunia Ke-II (Second World)

(Negara Maju / Developed Country)

 - Eropa Timur (Rusia, Polandia, Jerman Timur,  Cekoslowakia)

c. Negara Dunia Ke-III (Third World)

  (Negara Sedang Berkembang / Negara Selatan)

 - Sebagian besar Asia (kecuali Jepang, Korea  dan China),

 - Negara-negara Afrika

- Negara-negara Amerika Latin (Amerika Tengah  dan Selatan).

PENGGOLONGAN NEGARA-NEGARA DUNIA

II. Berdasarkan pada Tingkat Pendapatan Perkapita :

a.Negara Maju (Developed Country) > U$ 2.000

b.Negara Semi Maju (Semi Developing Country) > U$ 400

c.Negara Miskin (Under Developing Country)  < U$ 400

Sumber : World Bank, 1999.

Tujuan Analisis Ekonomi Pembangunan :

1. Menelaah faktor-faktor yang menimbulkan  ketiadaan pembangunan.
2. Menelaah faktor-faktor yang menimbulkan  keterlambatan pembangunan.
3. Mengemukakan cara-cara pendekatan yang  dapat ditempuh untuk mengatasi masalah- masalah yang dihadapi sehingga mempercepat   jalannya pembangunan.

Bidang-bidang penting yang dianalisis dalam Ekonomi Pembangunan :

1. Masalah pembentukan modal (investasi)

2. Masalah perdagangan luar negeri  (Ekspor & Impor)

3. Masalah pengerahan tabungan (Saving)

4. Masalah bantuan luar negeri

5. Masalah dalam sektor pertanian atau industry

6. Masalah pendidikan dan peranannya dalam  menciptakan pembangunan

PEMBANGUNAN EKONOMI & PERTUMBUHAN EKONOMI

PEMBANGUNAN EKONOMI ;

1. PENINGKATAN PENDAPATAN PERKAPITA  MASYARAKAT  PERTAMBAHAN GDP > TINGKAT  PERTAMBAHAN PENDUDUK
2. PENINGKATAN GDP DIBARENGI DENGAN  PEROMBAKAN STRUKTUR EKONOMI  TRADISIONAL KE MODERNISASI
3. PEMBANGUNAN EKONOMI UNTUK  MENYATAKAN PERKEMBANGAN EKONOMI  PADA NYSB.

PERTUMBUHAN EKONOMI ;

1. KENAIKAN GDP TANPA MEMANDANG TINGKAT  PERTAMBAHAN PENDUDUK DAN PERUBAHAN  STRUKTUR ORGANISASI EKONOMI.
2. PERTUMBUHAN EKONOMI UTK MENYATAKAN  PERKEMBANGAN EKONOMI NEGARA MAJU.

SEBAB-SEBAB PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI :

1. KEINGINAN NEGARA UNTUK MENGEJAR  KETINGGALAN

2. PERTUMBUHAN PENDUDUK

3. ADANYA KEHARUSAN NEGARA MAJU UNTUK  MEMBANTU NYSB

4. ADANYA PERIKEMANUSIAAN THD NYSB

 

METODE PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

1. METODE PRODUKSI (Production Methode)

2. METODE PENDAPATAN (Income Methode)

3. METODE PENGELUARAN (Expenditure Methode)

11 SEKTOR PRODUKTIF PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL :

1. PERTANIAN

2. INDUSTRI PENGOLAHAN

3. PERTAMBANGAN DAN GALIAN

4. LISTRIK

5. AIR DAN GAS

6. BANGUNAN

7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

8. PERDAGANGAN

9. BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN

10. SEWA RUMAH

11. PERTAHANAN

12. JASA LAINNYA

CARA PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

1. PENDAPATAN NASIONAL HARGA BERLAKU  (NOMINAL) (CURRENT PRICE)

2. PENDAPATAN NASIONAL HARGA TETAP (RIIL)  (CONSTANT PRICE)

PENDAPATAN PERKAPITA PERTAHUN PERLU DIKETAHUI UNTUK :

1. MEMBANDINGKAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DARI MASA KE MASA

2. MEMBANDINGKAN LAJU PERKEMBANGAN EKONOMI ANTAR BERBAGAI NEGARA

3. MELIHAT BERHASIL TIDAKNYA PEMBANGUNAN  EKONOMI SUATU NEGARA.

TINGKAT PENDAPATAN PERKAPITA TIDAK SEPENUHNYA MENCERMINKAN TINGKAT KESEJAHTERAAN DAN TINGKAT PEMBANGUNAN SUATU NEGARA, KARENA :

1. KELEMAHAN-KELEMAHAN YG BERSUMBER  DARI KETIDAKSEMPURNAAN DALAM  MENGHITUNG PENDAPATAN NASIONAL DAN  PENDAPATAN PERKAPITA.
2. KELEMAHAN-KELEMAHAN YG BERSUMBER  DARI KENYATAAN BAHWA TINGKAT  KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BUKAN SAJA  DITENTUKAN OLEH TINGKAT PENDAPATAN  MEREKA TETAPI JUGA OLEH ADANYA  FAKTOR-FAKTOR LAIN.

KELEMAHAN 1

1. Kelemahan metodologis & statistis dalam  menghitung pendapatan perkapita dgn nilai mata  uang sendiri maupun mata uang asing
2. Terjadi penafsiran yang salah / terlalu rendah  thd negara miskin karena jenis-jenis kegiatan di  negara miskin terdiri dari unit-unit kecil dan  tersebar di berbagai pelosok shg tidak dimasukkan  dalam variabel perhitungan pendapatan nasional
3. Nilai tukar resmi mata uang suatu negara dengan  valuta asing tidak mencerminkan perbandingan  harga kedua negara, walaupun dalam teori  dikatakan nilai tukar ini menyatakan harga

KELEMAHAN 2

FAKTOR-FAKTOR LAIN YANG MENENTUKAN PENDAPATAN DARI TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SUATU NEGARA :

1. FAKTOR EKONOMI :

• STRUKTUR UMUR PENDUDUK
• DISTRIBUSI PENDAPATAN TIDAK MERATA,  SEBAGIAN TIDAK MENIKMATI HASIL   PEMBANGUNAN.
• CORAK PENGELUARAN MASYARAKAT   BERBEDA
• MASA LAPANG / WAKTU SENGGANG TINGGI
• PEMBANGUNAN EKONOMI TDK HANYA   UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN   MASYARAKAT TETAPI JUGA HARUS   MENGURANGI JUMLAH PENGANGGURAN.

FAKTOR NON EKONOMI :

- PENGARUH ADAT ISTIADAT

- KEADAAN IKLIM DAN ALAM SEKITAR

- KETIDAKBEBASAN BERTINDAK DAN  MENGELUARKAN PENDAPAT DAN  BERTINDAK

INDIKATOR PEMBANGUNAN MONETER & NON MONETER

INDIKATOR PEMBANGUNAN MONETER

1. PENDAPATAN PERKAPITA

2. Indikator Kesejahteraan Ekonomi Bersih  (Net Economic Welfare)  Diperkenalkan William Nordhaus dan James Tobin (1972), menyempurnakan nilai-nilai GNP  untuk memperoleh indikator ekonomi yg lebih  baik, dgn dua cara :

 a. Koreksi Positip : Memperhatikan waktu  senggang (leisure time) dan perekonomian  sektor informal.
   b. Koreksi Negatif : Kerusakan lingkungan oleh  kegiatan pembangunan

INDIKATOR PEMBANGUNAN NON MONETER

1. Indikator Sosial   Oleh Backerman ; dibedakan 3 kelompok :

• Usaha membandingkan tingkat kesejahteraan  masy. di dua negara dengan memperbaiki cara   perhitungan pendapatan nasional, dipelopori oleh  Collin Clark dan Golbert dan Kravis.
• Penyesuaian pendapatan masy. dibandingkan  dengan mempertimbangkan tingkat harga  berbagai negara.
• Usaha untuk membandingkan tingkat  kesejahteraan dari setiap negara berdasarkan  data yg tdk bersifat moneter (non monetary  indicators). Indikator non moneter yg  disederhanakan (modified non-monetary  indicators).

Indeks Kualitas Hidup dan  Pembangunan Manusia (IPM)

Morris D : Physical Quality of Life Index (PQLI) Indeks Kualitas Hidup (IKH) yaitu gabungan tiga faktor :

1. Tingkat Harapan Hidup

2. Angka Kematian

3. Tingkat Melek Huruf.

Sejak thn 1990 UNDP mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Human Development Index = HDI) :

(1). Tingkat harapan hidup

(2). Tingkat melek huruf masyarakat dan

(3). Tingkat pendapatan riil perkapita masyarakat berdasarkan daya beli masing-masing negara.

Besarnya indeks 0 s/d 1. Semakin mendekati 1 berarti indeks pembangunan manusianya tinggi demikian sebaliknya.

Indikator Campuran

BPS : Indikator Kesejahteraan Rakyat Susenas Inti (Core Susenas) Pendidikan : tingkat pendidikan, tingkat melek huruf & tingkat partisipasi pendidikan.

1. Kesehatan  rata-rata hari sakit, fasilitas kesehatan

2. Perumahan sumber air bersih & listrik, sanitasi & mutu rumah

3. Angkatan Kerja partisipasi tenaga kerja, jml jam kerja, sumber  penghasilan utama, status pekerjaa

4. Keluarga Berencana dan Fertilisasi Penggunaan ASI, tingkat imunisasi, kehadiran tenaga  kesehatan pada kelahiran, penggunaan alat  kontrasepsi

5. Ekonomi Tingkat konsumsi perkapita

6. Kriminalitas Jumlah pencurian pertahun, jumlah pembunuhan  pertahun, jumlah perkosaan pertahun.

7. Perjalanan wisata Frekuensi perjalanan wisata pertahun

8. Akses di media massa Jumlah surat kabar, jumlah radio dan jumlah televisi